Penjelasan Anies tentang Program DP Nol Rupiah

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyebutkan, program DP 0 Rupiah difokuskan pada masyarakat yang belum juga mempunyai tempat tinggal dan penuhi persyaratan kepemilikan rusunami. Hal semacam ini dikatakannya dalam pidato respon dalam rapat paripurna masalah biaya pendapatan serta berbelanja daerah (APBD) th. 2018 di Gedung DPRD, Senin (201/11/2017).

” Saya terangkan kalau program ini mempunyai tujuan untuk memberi keringanan akses kepemilikan perumahan untuk orang-orang penerima faedah di Propinsi DKI Jakarta, yang sasarannya difokuskan pada masyarakat yang belum juga mempunyai tempat tinggal, dan penuhi persyaratan kepemilikan tempat tinggal susun simpel punya (rusunami), ” ucap Anies.

Implementasi Program DP 0 Rupiah didasarkan pada Ketentuan Bank Indonesia Nomor 18/16/PBI/2016 tanggal 29/10/2016 mengenai Loan to Value (LTV) atas KPR serta DP Kendaraan Bermotor.

” Pada Pasal 17 Ketentuan Bank Indonesia itu, sudah ditata pengecualian berkaitan pemenuhan pada rasio Loan to Value untuk pembiayaan program perumahan pemerintahan pusat serta/atau pemerintah daerah, ” tutur Anies.

Dengan lengkap, pasal 17 berbunyi, credit atau pembiayaan dalam rencana proses program perumahan pemerintah pusat serta/atau pemerintah daerah seperti disebut dalam ketentuan perundang-undangan yang berlaku, selama di dukung dengan dokumen yang menyebutkan kalau credit atau pembiayaan itu adalah program perumahan pemerintah pusat serta/atau pemerintah daerah dikecualikan dari ketetapan ini dengan tetaplah memerhatikan prinsip kehati-hatian serta ketentuan perundang-undangan berkaitan yang berlaku.

Anies juga menerangkan skema penyediaan tempat tinggal yang juga akan ditempuh lewat pembangunan rusun baru dengan APBD diatas tempat punya Pemerintah Propinsi DKI Jakarta. Pemprov DKI Jakarta juga akan melibatkan pihak swasta dalam pembangunan tempat tinggal untuk Orang-orang Berpendapatan Rendah (MBR) diatas tempat punya Pemerintah Propinsi DKI Jakarta.

Diluar itu, Pemprov DKI Jakarta akan melibatkan BUMD/BUMN dalam penyediaan tempat tinggal yang proporsinya bergantung pada tempat tempat, dengan rata-rata 70 % ditujukan untuk komersil serta 30 % ditujukan untuk MBR.

Karenanya Anies menyebutkan, sekarang ini tengah disediakan kelembagaan serta mekanisme penyelenggaraan DP 0 Rupiah yang di dalamnya termasuk juga mengatur mengenai asuransi credit.